Arab Saudi, Pakistan, dan Turki telah menandatangani pakta pertahanan bersama yang dikenal sebagai "Pakta Makkah" di Mekkah pada Jumat (7 Agustus). Perjanjian itu ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Dalam pernyataan bersama, pakta itu dimaksudkan untuk memberikan pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi, dengan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan bersama terhadap semuanya. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan perjanjian ini didasarkan pada "ikatan persaudaraan abadi dan solidaritas Islam" untuk membangun kepentingan strategis bersama dan kerja sama pertahanan jangka panjang.
Negosiasi untuk pakta ini dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Arab Saudi, yang menjadi basis aset dan infrastruktur militer Amerika Serikat, telah menerima serangan dari Iran dan sekutunya Houthi di Yaman. Para pengamat mencatat bahwa kesepakatan ini akan memanfaatkan kekuatan militer Turki yang merupakan kekuatan terbesar kedua di NATO, kekuatan finansial Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia, dan kemampuan strategis Pakistan sebagai satu-satunya negara Muslim pemilik senjata nuklir.
Ozgur Unluhisarcikli, Direktur Pelaksana German Marshall Fund of the United States' South and Wider Europe, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan ini merupakan kerangka kerja untuk koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan yang lebih erat di antara tiga kekuatan regional, dan bukan pakta pertahanan bersama yang dapat disandingkan dengan NATO.
Profesor bidang politik internasional di Universitas Hasan Kalyoncu di Turki, Murat Aslan, mengatakan kesepakatan ini diperkirakan juga akan mencakup aspek peningkatan kapasitas pertahanan domestik, terutama bagi Arab Saudi yang selama beberapa dekade bergantung pada impor produk pertahanan dari Amerika Serikat.
