Ruang publik di Kota Surabaya, Jawa Timur, dibangun dengan anggaran negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Tujuannya menciptakan ruang aman bagi pejalan kaki, tempat usaha layak bagi pedagang kecil, dan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu kepentingan bersama.
Namun, praktik pungutan liar atau pungli yang ditemukan di kawasan Car Free Day Taman Bungkul, Sentra Wisata Kuliner Kalijudan, dan pedagang kaki lima di Tambak Wedi mengancam tujuan mulia tersebut. Meskipun nominalnya tidak besar, pungutan liar mengikis kepercayaan publik, menambah beban ekonomi pedagang, dan menciptakan persepsi bahwa layanan publik hanya dapat diakses melalui jalur tidak resmi.
Dalam perkembangan kasus tersebut, pihak-pihak yang diduga melakukan pungutan menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sebagian uang yang telah dipungut telah dikembalikan kepada pedagang. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum dan mengajak masyarakat aktif melaporkan praktik serupa.
Kelompok paling rentan dari praktik ini adalah pedagang kecil yang bekerja dengan keuntungan harian terbatas. Biaya tambahan di luar ketentuan resmi mengurangi pendapatan untuk kebutuhan keluarga atau penambahan modal usaha. Pungli juga menciptakan ekonomi biaya tinggi, mendorong persepsi bahwa setiap layanan publik pasti memiliki biaya tambahan yang tidak tercantum dalam aturan.
Pendekatan pemerintah Surabaya dalam menangani kasus tersebut melibatkan verifikasi bersama aparat kepolisian, pengembalian dana, dan pendorosan partisipasi warga. Pengawasan terhadap ruang publik dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mencegah praktik serupa berakar.
