Pemerintah Indonesia terus meminta masyarakat dan pemerintah daerah berhemat, namun keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil justru semakin meluas. Militer kini terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, pengelolaan lahan mencapai 2,5 juta hektare, pembangunan teritorial, serta dalam dukungan administrasi perpajakan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Fenomena ini bertepatan dengan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Defisit APBN 2025 berada di sekitar 2,9 persen terhadap PDB, sementara pemerintah harus menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen. Untuk 2026, pemerintah menargetkan defisit 2,68 persen. Meskipun menghadapi tekanan anggaran, pemerintahan Prabowo melanjutkan program-program berskala besar, termasuk Makan Bergizi Gratis yang dialokasikan Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran, militer dilibatkan sebagai pelaksana negara dengan memanfaatkan jaringan organisasinya hingga tingkat desa. Pada MBG, TNI dilibatkan dalam logistik dan penyediaan fasilitas. Pemerintah juga memperluas struktur teritorial melalui pembentukan batalion teritorial pembangunan yang menjalankan fungsi di luar pertahanan konvensional. Perubahan hukum turut memperbesar ruang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang memperluas daftar kementerian dan lembaga yang dapat diisi prajurit aktif.
Perluasan keterlibatan militer dalam program sipil memunculkan kekhawatiran tentang supremasi sipil. Analisis menunjukkan militer semakin tertanam dalam pelaksanaan kebijakan sipil di bawah kendali presiden, berbeda dengan arah Reformasi 1998 yang menarik militer keluar dari politik dan pemerintahan sipil. Dalam jangka panjang, keterlibatan militer yang semakin intens berisiko memperkuat kapasitas negara untuk mengendalikan ruang politik dan ekonomi serta memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan.
Perluasan akses militer terhadap program pemerintah, jaringan birokrasi, aset, dan sumber daya publik juga dapat memicu ketegangan di dalam struktur oligarki, baik antara elite sipil maupun dengan jaringan kepentingan daerah yang ruang aksesnya semakin terbatas akibat efisiensi anggaran.
