Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur menghasilkan kepemimpinan baru. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026–2031, mendampingi Miftachul Akhyar yang kembali menjadi Rais Aam. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan dan penutupan Muktamar menunjukkan pentingnya NU bagi elite politik Indonesia.
Sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, NU dengan basis sosial yang sangat besar sering dipandang sebagai kekuatan elektoral yang dapat menentukan arah politik. Namun riset terbaru menunjukkan hubungan tersebut lebih rumit dari yang diperkirakan. Survei terhadap 5.500 responden nasional dan sekitar 20.900 responden di Jawa Timur dan Jawa Tengah menemukan bahwa sekitar 54,6% responden merasa dekat dengan NU, meskipun hanya sebagian yang menyatakan diri sebagai anggota formal. Kedekatan kultural dengan NU tidak menghasilkan pola pilihan politik yang kuat, menunjukkan bahwa identitas NU tidak bekerja secara otomatis dalam politik elektoral.
Pilihan politik warga NU tersebar di berbagai partai. Survei tersebut menunjukkan bahwa warga yang mengidentifikasi diri sebagai nahdliyin memilih berbagai partai, dan dalam Pilpres 2024 dukungan mereka tidak terkonsentrasi pada satu pasangan. Pencalonan tokoh dari partai yang dekat dengan kultur NU seperti Muhaimin Iskandar tidak otomatis membuat seluruh warga NU berpindah ke satu pilihan. Dengan kata lain, menjadi warga NU tidak datang dengan satu surat suara yang sudah ditentukan.
Kekuatan NU tidak terletak pada kemampuannya mengarahkan suara pemilih secara seragam, melainkan pada jaringan pesantren, lembaga pendidikan, masjid, majelis taklim, dan struktur organisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Jaringan tersebut bekerja setiap hari, bukan hanya ketika pemilu berlangsung. Keterikatan organisasional memiliki hubungan yang lebih konsisten dengan pilihan politik dibanding sekadar merasa dekat secara kultural, menunjukkan bahwa jaringan organisasi dapat menjadi saluran penting bagi pengaruh politik NU.
Keberagaman pilihan politik warga NU berkaitan dengan perubahan struktur identitas organisasi dan saluran politik yang tersedia. Pada Pemilu 1955, NU memiliki partai sendiri dan memperoleh sekitar 18,4% suara nasional, saat itu identitas ke-NU-an memiliki saluran politik yang relatif jelas. Namun restrukturisasi kepartaian pada masa Orde Baru memutus hubungan langsung antara NU dan satu kendaraan politik eksklusif. Sejak itu, identitas NU dapat hidup berdampingan dengan berbagai pilihan politik. Data Pemilu 2024 membuktikan hal ini: exit poll Litbang Kompas menemukan bahwa 55,8% responden yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU memilih Prabowo-Gibran, namun 21,8% memilih Anies-Muhaimin dan 12,8% memilih kandidat lainnya.
