Di kampung nelayan pesisir Kota Pekalongan, warga terbiasa membungkuk saat masuk rumah. Jarak lantai ke langit-langit terus berkurang karena mereka mesti menambah tanah, pasir, dan batu untuk meninggikan lantai setiap kali rob datang. Penurunan muka tanah di Pekalongan mencapai 2,1 hingga 11 sentimeter per tahun sepanjang 2015-2020, salah satu laju penurunan tercepat di Indonesia.
Rob bukan lagi bencana sesekali di Kota Pekalongan, melainkan rutinitas bulanan bertahun-tahun. Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di kawasan pesisir bisa menembus Rp100 triliun per tahun, dengan proyeksi total mencapai Rp1.300 hingga Rp2.000 triliun pada 2029. Pesisir utara Jawa menyumbang sekitar 27 persen PDB yang berisiko karena menampung 60 persen industri nasional.
Narasi perubahan iklim dan gender di Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa perempuan lebih rentan. Riset terbaru menemukan kondisi lebih rumit: banjir tidak membuat perempuan lebih menderita secara seragam, melainkan menata ulang risiko dan siapa yang menanggungnya, tergantung peran gender dan jenis pekerjaan. Penelitian yang dilakukan Juli hingga Oktober 2023 di dua kampung di Pekalongan dengan mata pencaharian berbeda—nelayan dan perajin batik—mengungkap perbedaan beban kerja berdasarkan gender.
Di kampung nelayan, laki-laki menghabiskan jam-jam menangkap ikan di lahan yang terendam permanen tanpa alat pelindung karena ketidakmampuan menyewa tambak lebih aman. Dua warga menceritakan tetangga mereka yang meninggal karena kedinginan dan kelelahan setelah semalaman memasang bubu di area terendam. Di kampung batik, perempuan lebih banyak terpapar risiko saat mengerjakan pekerjaan domestik dalam rumah. Saat air rob masuk hingga 30 hingga 40 sentimeter, aktivitas memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah tetap berjalan di tengah genangan limbah batik, menyebabkan banyak anak mengalami gatal-gatal dan ruam kulit.
Dalam kedua kampung, temuan mencolok menyangkut keuangan rumah tangga. Laki-laki menyerahkan sebagian penghasilan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari namun tetap mengendalikan sisa uang. Ketika uang belanja tak cukup akibat biaya pascabanjir, perempuanlah yang mencari pinjaman dari rentenir informal. Pekerjaan perempuan juga dihargai lebih rendah: buruh batik perempuan dibayar sekitar Rp25 ribu per hari untuk melipat dan menjahit kain, sementara laki-laki menerima Rp75 ribu untuk tugas dianggap lebih berat seperti mencelup dan mewarnai.
Perempuan di kedua kampung berusaha mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah dan berjualan lewat platform daring. Mereka juga menjadi pengelola utama Program Keluarga Harapan, meski dana Rp900 ribu umumnya habis untuk kebutuhan mendesak bukan pelatihan kerja atau modal usaha. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam kerja kolektif membangun tanggul darurat, memberi mereka kendali atas infrastruktur dan pengambilan keputusan adaptasi di kampung. Dengan kata lain, laki-laki beradaptasi dengan mengubah lingkungan fisik, sedangkan perempuan beradaptasi dengan mengelola apa yang tersisa di rumah tangga.
Kebijakan adaptasi iklim yang responsif gender perlu memperhitungkan kedua sisi sekaligus. Program pemberdayaan ekonomi perempuan perlu diperluas, dan distribusi bantuan bencana layak dirancang ulang dengan mempertimbangkan data terpilah berdasarkan gender agar kebijakan dapat ditargetkan secara adil kepada kedua kelompok.
