Kantor Manajemen dan Anggaran di Gedung Putih membatalkan keputusan tahun 2023 yang melarang penggunaan aplikasi TikTok oleh lembaga pemerintah federal, menurut pengumuman yang diterbitkan hari Senin. Pembatalan tersebut didasarkan pada tinjauan hukum dari Departemen Kehakiman yang menyelesaikan bahwa TikTok tidak lagi masuk dalam kategori "aplikasi terlarang" sesuai undang-undang tahun 2022 yang melarang operasinya pada sistem federal, menurut laporan Bloomberg.
Keputusan ini mengikuti kesepakatan yang diselesaikan pada Januari untuk mentransfer manajemen TikTok di Amerika Serikat dari induk perusahaan China ByteDance ke koalisi perusahaan Amerika yang dipimpin oleh Oracle dan Silver Lake Management. Kesepakatan tersebut, yang dilakukan atas arahan Presiden Donald Trump, dirancang untuk menghindari pelarangan aplikasi berdasarkan undang-undang tahun 2024, yang dibuat karena kekhawatiran bahwa TikTok dan ByteDance mungkin menyerahkan data pengguna Amerika kepada otoritas China.
Penilaian Departemen Kehakiman menyatakan bahwa versi TikTok saat ini dioperasikan secara terpisah dari ByteDance dan bahwa kepemilikan sahamnya saat ini sebagian besar dipegang oleh investor dari dalam Amerika Serikat. Departemen Kehakiman juga mencatat bahwa aplikasi telah melakukan perubahan pada sistem keamanan siber dan algoritma penyaringan konten yang awalnya dirancang ByteDance, dengan tujuan memisahkan data pemerintah federal dari masalah keamanan yang awalnya memicu larangan.
Kesepakatan penjualan TikTok datang setelah perselisihan yang berlangsung selama satu tahun penuh atas kekhawatiran keamanan nasional Amerika yang terkait dengan hubungan aplikasi dengan China. Manajemen TikTok dan otoritas Beijing telah membantah klaim anggota legislatif Amerika yang menunjukkan bahwa aplikasi dapat menggunakan data pengguna atau bahwa China dapat memanfaatkan platform untuk mempromosikan narasi tertentu atau berita palsu.
