Perhatian pimpinan negara terhadap buku pelajaran bisa dipandang sebagai wujud kepedulian pada pendidikan. Namun, mengganti buku pelajaran tanpa kajian memadai berpotensi menjadi kebijakan yang mahal dan merepotkan, dengan manfaat yang belum terbukti, menurut analisis kebijakan pendidikan.
Buku pelajaran cetak menjadi penjembatan antara kurikulum yang dirancang pemerintah dengan apa yang benar-benar diterapkan di kelas. Dalam praktik, guru menggunakan buku teks pelajaran sebagai pegangan mengajar, bukan sekadar dokumen kurikulum. Peran ini semakin penting dalam sistem pendidikan dengan ketimpangan kapasitas yang lebar seperti Indonesia, karena buku teks mudah distandarkan dari pusat dan dapat menjangkau kapasitas sekolah, guru, dan siswa yang beragam.
Sebuah metaanalisis tahun 2018 atas 54 studi yang melibatkan lebih dari 170 ribu partisipan menemukan bahwa membaca di atas kertas menghasilkan pemahaman lebih baik dibanding membaca di layar, terutama untuk teks informasional yang padat konsep seperti buku teks pelajaran. Keunggulan buku cetak tidak menyusut pada generasi muda, bahkan cenderung menguat. Swedia pada 2023 mengerem digitalisasi di kelas-kelas awal dan mengembalikan buku cetak untuk pembelajaran membaca, demikian pula Norwegia.
Namun demikian, masih banyak sekolah di Indonesia kekurangan buku pelajaran dalam jumlah memadai karena keterbatasan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dengan satu buku seringkali digunakan bergantian oleh beberapa murid. Petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan minimal 10% dari BOSP wajib digunakan untuk pengadaan buku, namun prioritas penggunaannya kerap diberikan pada honor guru tidak tetap.
Alih-alih mengganti buku teks, pemerintah sebaiknya menerapkan penjaminan mutu yang bertumpu pada siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang transparan dan berbasis data. Pusat Perbukuan sudah mengevaluasi buku teks secara berkala, namun evaluasi tersebut bersifat internal dan hasilnya tidak dipublikasikan, menunjukkan pentingnya penelaahan oleh peneliti independen dan partisipasi publik dalam proses perbaikan buku pelajaran.
