Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa sistem perdagangan berbasis aturan sangat penting untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penegasan ini disampaikan pada Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS pada Jumat di Jaipur, India, yang membahas tema "Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade".
Sistem perdagangan yang memberikan prediktabilitas, adil, dan inklusif merupakan fondasi bagi UMKM untuk berkembang melampaui pasar domestik, kata Santoso. Sistem tersebut akan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing, serta memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional.
Santoso mengatakan UMKM merupakan pilar utama perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar, ujarnya. Indonesia mendorong tiga prioritas untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang: meningkatkan literasi pembiayaan, memperluas inklusi pembiayaan digital, dan mendiversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.
Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh melalui empat bidang utama. Pertama, memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien. Kedua, meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi.
Santoso menunjuk sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal yang telah dikembangkan Indonesia, yang memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan secara otomatis. Prioritas ketiga adalah penguatan kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Prioritas keempat adalah kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar.
Santoso menilai bahwa kecerdasan artifisial dan cloud computing semakin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi dalam jaringan produksi global yang kompleks. Indonesia memandang kerja sama BRICS yang mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar.
Santoso juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi sistem perdagangan multilateral saat ini, ditandai dengan penurunan kepercayaan terhadap kemampuan WTO dalam menjalankan perannya secara efektif. Perbedaan pandangan yang mendasar antara negara-negara anggota menjadi hambatan dalam membangun konsensus dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.
Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas bersama, kata Santoso, dengan fokus pada penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, dan penciptaan persaingan usaha yang adil. Ia menekankan bahwa agenda pembangunan harus tetap menjadi inti agenda WTO, termasuk isu Special and Differential Treatment, ruang kebijakan, dan dukungan terhadap transformasi ekonomi negara berkembang.
Santoso mendukung penerapan mekanisme Special and Differential Treatment yang perlu semakin terarah, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pembangunan masing-masing negara. Ia juga menyoroti peningkatan penggunaan berbagai kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang berlawanan dengan semangat multilateralisme, dan mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin aturan perdagangan global.